Peraturan Panglima TNI No.46 Tahun 2014

Peraturan Panglima TNI No.46 Tahun 2014 tentang Peraturan Baris Berbaris

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No.0065 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No.0065 Tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) 

Sumber :
https://ppikotasurabaya.files.wordpress.com/2015/05/permenpora-0065-tahun-2015-tentang-penyelenggaraan-kegiatan-pasukan-pengibar-bendera-pusaka.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.45 Tahun 2014

Pakaian Sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.45 Tahun 2014 :

 

Klasifikasi Konstitusi (UUD 1945) Negara Republik Indonesia

Indonesia sekarang telah memiliki pengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Konstitusi Negara Republik Indonesi adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Seperti yang dikatakan oleh Hakim MK Ahmad Fadlil Sumadi, bahwa kehadiran MK dibutuhkan untuk menegakkan konstitusi yang selama ini hanya ditegakkan lewat mekanisme politik. Padahal mekanisme politik mendasarkan suara mayoritas untuk memutuskan suatu perkara dan kerap mengabaikan unsur keadilan. Contohnya, saat ini untuk “menggulingkan” presiden tidak bisa atas keputusan MPR saja. Saat ini menggulingkan presiden harus lewat jalur hukum di MK untuk melihat benarkah presiden telah melakukan suatu pelanggaran berat.

Dinamika Konstitusi Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD ’45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini.

UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Menurut  TAP  MPRS  XX Tahun 1966:

1. UUD 1945
2. TAP MPR
3. UU/PERPU
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan Menteri
7. Instruksi Menteri

Peraturan Perundang-undangan mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

PP No.66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara

PP No.40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia

PP No.43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara 
 
PP No.44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 

Peraturan Perundang-undangan mengenai Keprotokolan

Undang-undang No.8 Tahun 1987 
 
Peraturan Pemerintah No.62 Tahun 1990 

Undang-undang No.9 Tahun 2010